Kategori: Esai

RKUHP 2018, Tak berdasar HAM dan Demokrasi Sensitif Gender

Safina Maulida Memiliki kultur sensitif gender yang bisa tertuang dalam hukum perundangan adalah tujuan besar negeri ini. Kentalnya konservatisme, baik dalam kelompok maupun individu yang masih menolak kondisi setara dan non-diskriminatif masih terlampau jenuh. Kesadaran akan gentingnya isu perempuan dan kelompok minoritas yang masih mengalami degradasi, juga sering membuat kita kembali ke pertanyaan dasar seperti […]

Safina Maulida

Memiliki kultur sensitif gender yang bisa tertuang dalam hukum perundangan adalah tujuan besar negeri ini. Kentalnya konservatisme, baik dalam kelompok maupun individu yang masih menolak kondisi setara dan non-diskriminatif masih terlampau jenuh. Kesadaran akan gentingnya isu perempuan dan kelompok minoritas yang masih mengalami degradasi, juga sering membuat kita kembali ke pertanyaan dasar seperti “Tidakkah Perempuan Manusia?” –topik ini di angkat dalam diskusi publik Resister Indonesia bersama Asfina Ketua YLBHI, Melanie Subono, dan Tunggal Pawestri. Pertanyaan yang mendasar dan menyebalkan itu kini tumbuh dengan amat kontrasnya saat kita melihat kekerasan terhadap perempuan. Seperti kekerasan domestik, kekerasan seksual, perkosaan, dan perdagangan perempuan, ataupun seperti Adelina, buruh migran yang menjadi korban kekejian dan keterjebakkan. Kemudian di saat kegentingan dan orang-orang berakal sehat beradu argumentasi, aksi, dan kesadaran soal isu perempuan untuk pembelaan hak-haknya, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP 2018 hadir dengan membawa masalah baru. Secara jelas bahkan tanpa perlu pendedahan khusus, beberapa butir pasal RKUHP bermasalah dari dasar asasnya, yang tak berlandaskan nilai Hak Asasi Manusia dan Hak asasi Perempuan di saat humanisme mestinya berkembang.

Pasal-pasal yang sering kali didengar akan mencederai perempuan antara lain adalah pasal perluasan zina. Di pasal 484 ayat (1) huruf (e), laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan bisa dipidanakan. Termasuk pada individu yang hidup bersama, namun tak terikat perkawinan yang sah. Yang kemudian adalah soal mempidanakan tindakkan perselingkuhan. Keterburu-buruan dalam mengagas pasal tampak jelas dan pandir. Tentang bagaimana atribusi-atribusi makna cabul disamaratakan dalam segala aspek di mana laki-laki yang bersinggungan dengan perempuan, menghasilkan apa-apa yang bernilai negatif. Berlanjut pula di pasal 495, negara dan alat hukumnya kembali ikut campur soal orientasi seksual yang menyoalkan hubungan sesama jenis kelamin, diusulkan untuk dikriminalisasi. Bilamana orientasi seksual yang sifatnya privat di bawa ke ruang publik, presekusi dimungkinkan. Kemudian pasal yang siap mempidanakan orang yang melakukan sosialisasi alat untuk mencegah kehamilan. Padahal, dunia secara global tengah menggalakkan pencegahan penularan HIV/AIDS. Pendidikan akan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) yang hingga kini belum diperjuangkan negara agar bisa menjadi kurikulum bagi siswi/a di ranah pendidikan formal, semakin di buat blur. Orang-orang yang kemudian memandu untuk kampanye kesehatan reproduksi juga bisa dipidanakan. Sekian pasal-pasal itu bentuknya adalah delik umum, yang artinya bisa menjebak siapa saja tak terkecuali. Sedihnya, RKUHP 2018 dengan butir-butir pasal bermasalah terus ditekan untuk disahkan, terjadi di saat kendala pembuatan hukum yang sensitif gender dan mengangkat Hak Asasi Perempuan seperti Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUUPKS. Yang mana mencakup dari pencegahan, pemenuhan hak korban, pemulihan korban, berlangsung luar biasa lama dan sangat alot. Cerminan besar atas perkembangan negeri ini dalam pengobjektifikasian perempuan dan minoritas. Perkembangan besar atas segala yang mundur. Termasuk perkembangan perihal torturness yang lagi-lagi bisa dilihat dalam pasal 67 RUU KUHP yang kemudian menjadi Pasal 73 dan Pasal 109. Tentang pidana mati sebagai rumusan hukum pilihan untuk mengayomi masyarakat, di samping perhitungan perampasan kemerdekaan (pidana seumur hidup atau 20 tahun penjara).

Pada mulanya, Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan di rekognisi politik global melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM (The Universal Declaration of Human Rights, UDHR1948). DUHAM kemudian menjadi kiblat dalam menyoal hak dan standar martabat manusia. Setelah itu, pikiran progresif dari para aktivis dan golongan scholars mengakui bahwa kekurangannya yang belum berperspektif gender. Kemudian disusul lebih apik dengan Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women – CEDAW 1979), dan Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan (Declaration on the Elimination of Violence against Women – DEVAW, 1993) yang sebelumnya ada pula The Convention against Torture – CAT, 1985). Dan Pedoman Aksi Beijing (The Beijing Platform for Action) yang memberikan fokus ulang untuk menyoal kemiskinan, pendidikan, kesehatan, kekerasan, konfilk perang, anak, media, lingkungan. Di mana diharapkan dapat menjadi tolok ukur dan cara penagihan individu ke Negara. Namun, perjalanan bagaimana deklarasi dianggap menjadi basis dari bagaimana suatu negara dapat melindungi rakyatnya, terjalin sulit. Dependensi state-centric dari keberpihakan untuk pengadopsian kovenan dan draft universal lainnya tak cukup bila kultur berakal sehat tak ikut memaksa dan mendesak hal ini. Negara secara sadar perlu meratifikasinya dan melegitimasikannya menjadi hukum agar secara empiris bekerja. Tak kalah penting juga untuk dapat meratifikasi itu ke pikiran masing-masing. Karena perubahan terjadi dimulai dari yang paling seidikit dan sempit, individu. Dan betapa penyangkalan tentang nilai subtil dan asali soal hak, takkan pernah bisa dan boleh ditunda. Deret masalah ini juga memaksa kita untuk tidak apatis dalam perkembangan politik. Karena sistem hukum di negara kita amat bergantung kepada tekanan politik mayoritas. Terlebih, sudut pandang mayoritanisme menjadi negasi bernilai negatif dari hukum berperspektif gender. Dengan tak lupa bahwa lokus percakapan selalu didominasi mayoritas publik. Di mana publik, sejauh ini hanya menjadi lokus representasi laki-laki. Meski kovenan dan draft memiliki kegunaan yang menjadikannya sebagai energi pembentukan norma politik global dengan keutamaan pendekatan ontologisnya.

Dan dalam negara demokrasi, hukum tidak hanya untuk hukum itu sendiri. Hukum berlangsung akan adanya dialog yang mengikutsertakan lembaga konstitusional dan cabang-cabang pemerintahan, kedaulatan negara, dan masyarakatnya –rakyat Indonesia. Yang itu semua tentang bagaimana suara pluralitas membuat dirinya terdengar dalam forum terbuka. Seperti republik yang menjadikan percakapan sebagai unsur yang esensial dalam republikanisme berbasis kemanusiaan. Kini, percakapan itu dibuat redam. Dibuat-buat dengan mengenalkan asas lain selain Hak Asasi Manusia ataupun Hak Asasi Perempuan. Hak Asasi Presiden misalnya, yang sedang membikin riuh tatanan demokrasi negeri. Keriuhan dalam demokrasi negeri ini salah satunya dari RKUHP 2018 di Pasal 238 s.d 240, yang mengatakan soal menindak pidanakan siapapun yang mencederai Martabat Presiden dan Wakil Presiden. Martabat, adalah kata yang subtil dengan menggantungkannya pada energi hak yang asali, kini menjadi kata yang bisa diperdebatkan secara populis. Kata itu menjadi dengan mudah di artikulasi ulang dengan makna sekadar cemooh. Tentu hal ini jauh sekali dari substansi sebelumnya. Apalagi bila digunakan untuk menindak pidanakan kasus-kasus dari menerbitkan meme atau ejekkan yang dangkal. Tak ayal pula soal kritik, memaksudkan kritik menjadi pencederaan martabat juga akan terlampau absurd. Jadi, martabat seperti kesepakatan awal dalam DUHAM, atau makna martabat dari populis yang berlaku? Pasal-pasal multi-tafsir seperti ini sampai kapan pun akan sama dengan pasal yang tak bisa di tafsir. Dengan begitu menghilangkan nilai kegunaannya. Sama dengan DPR menghindari kritik, yang keduanya punya konsekuensi negara bercirikan autocracy anti demokrasi. Montesqiueu, filsuf yang menyoal keadilan berpolitik dapat menajamkan argumen ini. Tentang bagaimana keadilan dan kontestasi hukum suatu negara harus terbentuk dari gagasan yang tak melulu instrumental, etis, dan untuk suatu kebaikan bersama yang substantif. Namun argumentasinya saat itu dibuat untuk melawan monarki dan feodalisme layaknya dalam kerajaan. Tetapi relevan untuk mengembalikan energi dan mengkritik negeri ini. Sama, kah?

Continue Reading Share

Transformasi Filosofis Gerakan Lingkungan

  Maryam Jameelah Al-Yasmin   Abad 20 menjadi sebuah momentum besar bagi beberapa gerakan pembebasan. Di antara berada dalam ranah diskursus lingkungan. Hingga sebuah klimaks akan katarsis panjang terjadi di akhir abad ini. Mulai terjadi pergeseran asumsi filosofis pada gerakan gerakan lingkungan di belahan dunia. Para environtmentalis di masa awal di anggap masih terlalu eksploitatif […]

 

Maryam Jameelah Al-Yasmin

 

Abad 20 menjadi sebuah momentum besar bagi beberapa gerakan pembebasan. Di antara berada dalam ranah diskursus lingkungan. Hingga sebuah klimaks akan katarsis panjang terjadi di akhir abad ini. Mulai terjadi pergeseran asumsi filosofis pada gerakan gerakan lingkungan di belahan dunia. Para environtmentalis di masa awal di anggap masih terlalu eksploitatif dalam memandang Alam. Alam masih di anggap sebagai sebuah ‘objek’ yang berhak atas perbaikan dan moral status dari manusia. Sehingga status moral menjadi sebuah diskursus yang antroposentris dan miskin dialog. Hal tersebut memicu munculnya kritik tajam dari para environtmentalis hari ini.  Environtmentalis pada dekade awal di anggap masih belum secara utuh menganggap Alam sebagai ‘subjek’ lain di luar diri manusia. Pemikir lingkungan di fase awal masih berkutat dengan kepentingan kepentingan manusia. (lebih…)

Continue Reading Share